Categories
News

Ditjen Pajak Resmi Sahkan Integrasi Data Untuk Perpajakan Telkom Indonesia

Ditjen Pajak Resmi Sahkan Integrasi Data Untuk Perpajakan Telkom Indonesia

Pt. Telkom Indonesia berhasil menyelesaikan UAT (User Acceptance Test) dari e-Faktur Host to Host maka dari itu dinyatakan telah siap sedia untuk ikut dalam program integrasi data perpajakan bersama dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Sumber : Konsultan Pajak Jakarta

Alex J. Sinaga selaku Direktur Utama Telkom Indonesia mengatakan jika apresiasi atas bantuan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membantu mensukseskan program integrasi dari data perpajakan Telkom Indonesia bersama Direktorat Jenderal Pajak. Dan dalam proses peresmiannya telah dilakukan Selasa kemarin, Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak mengatakan jika PT Telkom Indonesia telah resmi sebagai pengguna dari aplikasi yang diterbitkan DJP yakni e-Faktur Host to Host.

“Hal ini telah diputuskan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor KEP-325/PJ/2018 mengenai hasil penetapan PT Telekomunikasi Indonesia TBK selaku pengusaha kena pajak yang telah memakai dan mengaplikasikan secara resmi aplikasi e-Faktur Host to Host”

Integrasi dari data perpajakan ini pada awalnya dimulai dengan mengadakan rapat koordinasi di antara tiga pihak penting yakni Kementerian Keuangan, Kementrian BUMN dan Direktorat Jenderal Pajak yang tepatnya terjadi pada 26 Desember 2016.

Dalam pertemuan ini, Kementerian BUMN telah memberikan dukungan pada rencana integrasi serta pertukaran data dari perpajakan. Lantas, adakah factor pendukung dari rencana ini?.

Faktor Pendukung

Ada sejumlah factor yang mendukung perisitiwa ini sampai terjadi, antara lain karena pemegang saham yang terbesar di Badan Usaha Milik Negara yakni pemerintah sehingga semestinya tidak ada masalah dalam hal permintaan data DJP. Badan Usaha Milik Negara selaknya jadi barometer kepatuhan dalam upaya pemenuhan kewajiban pajak perpajakan di negara.

Berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban perpajakan, maka semestinya cost of compliance WP BUMN rendah dengan sedikitnya sanksi adminsitrasi perpajakan yang diberikan. “Dari hasil rapat koordinasi tingkat tinggi pada akhirnya telah disepakati sejumlah WP BUMN yang terlibat dalam rencana pertukaran data dan integrasi perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak, termasuk di dalamnya adalah Telkom Indonesia sebagai pengusaha kena pajak yang telah menjalankan bisnis besar di dalam negeri.

Categories
News

Sukabumi di Bangun Bandara

BANDUNG — Penjabat Gubernur Jawa Barat, Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan, mengatakan proyek pembangunan Bandara Sukabumi di Cikembar, Sukabumi, menghadapi berbagai kendala. Salah satu halangannya adalah jaringan listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET milik PT PLN (Persero). “Untuk manuver pesawat juga kurang bagus karena jarak dengan perbukitan relatif berdekatan,” kata dia di Bandung, kemarin. Masalah lain yang masih diperdebatkan adalah panjang landasan pacu. Menurut Iriawan, Kementerian Perhubungan membangun landasan sepanjang 1.600 meter yang hanya bisa didarati pesawat sekelas Twin Otter. Padahal pemerintah Jawa Barat menghendaki landasan sepanjang 1.800 meter. “Agar pesawat sekelas ATR yang mengangkut80 penumpang bisa mendarat,” ujar dia. Agar masalah ini tuntas, Iriawan berencana membahasnya bersama Kementerian Perhubungan, awal pekan depan. Menurut dia, tim dari Kementerian Perhubungan akan mengunjungi lokasi bakal bandara di Cikembar. “Mudah-mudahan ada solusi untuk SUTET, bisa dipindahkan atau bagaimana,” kata dia. Iriawan pun mengungkapkan adanya opsi lokasi lain, yakni di Citarate, Ujung Genteng.

“Hanya saja lokasinya terlalu jauh, tiga jam dari Sukabumi.” Pemerintah Jawa Barat berharap Bandara Sukabumi tidak hanya memacu perkembangan pariwisata, tapi juga menggenjot perekonomian di Jawa Barat bagian selatan. Bandara ini bisa menjadi akses pintas menuju kawasan wisata UNESCO Geopark Global Ciletuh. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan masih ada sejumlah tahapan administrasi dan perizinan yang perlu ditempuh untuk memulai pembebasan lahan Bandara Cikembar. “Harus masuk dalam (dokumen) Tatanan Bandara Sukabumi Terhalang Jaringan SUTET Ada opsi memindahkan lokasi bandara ke Ujung Genteng. Kebandarudaraan,” ujar dia. Pemerintah pun harus mengubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi juga Provinsi Jawa Barat. “Dari rekomendasi provinsi, baru pemerintah pusat mengeluarkan penetapan lokasi. Pembebasan lahan pun dimulai,” kata Dedi.

Dia mengatakan, sambil menunggu tahapan tersebut selesai, pemerintah menggarap dokumen studi kelayakan dan rencana induk bandara tersebut. Jika semua berkas tersebut rampung tahun ini, pembangunan bandara bisa dimulai tahun depan. Menurut Dedi, pembebasan lahan memerlukan dana hingga Rp 100 miliar. “Untuk pembebasan lahan, dari provinsi sudah ada Rp 25 miliar. Diharapkan bisa ditambah sampai Rp 50 miliar,” kata dia. Sisa kebutuhan dana ditanggung pemerintah pusat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan menyiapkan dana Rp 400 miliar untuk pembangunan Bandara Sukabumi. Dia menargetkan bandara ini beroperasi pada 2021 atau 2022.